UUD 1945

Kedudukan 

UUD 1945: hukum dasar tertulis
Konvensi: hukum dasar tidak tertulis

Kedudukan UUD 1945:

• (Norma) Hukum: (a). bersifat mengikat terhadap Pemerintah, lembaga negara/masyarakat, WNRI dan penduduk RI; (b). berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dałam penyelenggaraan negara
• Hukum dasar: (a). sumber hukum tertulis, landasan bagi produk hukum (UU, PP, Perpres, Perda); (b). Sebagai alat kontrol bagi norma hukum lainnya

Lahirnya UUD 45

Latar Belakang:

• Janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, negara merdeka harus mempunyai konstitusi.
• Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

---------------------------------------

Perumusan oleh BPUPKI

• UUD dirancang & dibahas oleh BPUPKI
• Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi -> disebut UUD 1945
• 38 anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan u/ merancang Piagam Jakarta yg menjadi naskah pembukaan UUD 1945
• Naskah rancangan UUD 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI

---------------------------------------

Penetapan oleh PPKI

• Pada sidang pertama PPKI, UUD ditetapkan sebagai konstitusi RI, peresmian naskah pembukaan UUD 1945

Periode UUD 

Demokrasi Parlementer (45 - 59)

Agustus: UUD 45 -> 18 - 45

• Tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
• Maklumat Wapres X (16 Okt 45): kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP (DPR-MPR belum terbentuk)
• Kabinet Semi Presidensial (Semi Parlementer) yang pertama: 4 Menteri non departemen dan 12 Menteri departemen: 14 nov 45
• Bentuk negara kesatuan
• Terbentuk banyak partai politik

---------------------------------------

Desember: RIS -> 27 - 49

• Kabinet berubah menjadi kabinet parlementer supaya mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrasi dan kabinet parlementer (Sultan Syahrir menjadi PM 1 di Indonesia).
• President sebagai kepala negara, PM sebagai Kepala pemerintahan.
• Bentuk negara Federasi (negara bagian) -> tidak sejalan dengan negara kesatuan yg disebut pada UUD 45

---------------------------------------

Agustus UUDS -> 17 - 50

• Sistem Demokrasi Parlementer/ Liberal
• Sering terjadi pergantian kabinet, pembangunan tidak berjalan lancar, partai mengutamakan kepentingan golongan

---------------------------------------

Demokrasi Terpimpin (59 - 65)

Kembali ke UUD 45: 5 Jul 59

• Konstituante gagal menghasilkan konstitusi baru karena banyak tarik ulur kepentingan partai
• Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden 1 untuk memberlakukan kembali UUD 45

---------------------------------------

Demokrasi Pancasila (65 - Sekarang)

UUD 45 Orba: Supersemar 66

UUD menjadi sangat sakral, tertuang beberapa aturan:

• UU no.5 Th 85 tentang referendum: Implementasi Tap MPR no.IV/MPR/83
• Tap MPR no.IV/MPR/83 tentang referendum: Jika MPR ingin ubah UUD 45 harus meminta masukan rakyat terlebih dahulu.
• Tap MPR no.I/MPR/83: MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak ingin melakukan amandemen

---------------------------------------

Demokrasi masa transisi (98 - Sekarang)

Masa Transisi: 21 Mei 98 - 19 Okt 1999

Sejak Presiden Suharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Leste dari NKRI.

---------------------------------------

Pembukaan UUD 45

• Alinea I: Dasar Perjuangan (kemerdekaan adalah hak bangsa, penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan)
• Alinea II: Cita-cita bangsa (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur)
• Alinea III: Petunjuk & Tekad Pelaksanaannya (Kemerdekaan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur)
• Alinea IV: Tugas negara (melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia), Kemerdekaan disusun dalam UUD 45, Negara yang berkedaulatan rakyat, Dasar negara Pancasila

Amandemen UUD 45

• Tidak mengubah Pembukaan UUD 45
• Menegaskan sistem pemerintahan presidensial
• Penjelasan UUD 45 yang normatif dimasukan kedalam pasal-pasal
• Membatasi kekuasaan presiden
• Memperkuat peran legislatif
• Mencantumkan HAM
• Menegaskan Hak & Kewajiban WN
• Otonomi Daerah
• Tidak ada lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara & Lembaga Tinggi Negara

Before-After Amandemen

• Before: Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan), ada penjelasan
• After: Pembukaan, Pasal-Pasal (20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan), tidak ada penjelasan
• Amandemen I (9 Pasal): (1). Pembentuk UUD bukan lagi presiden melainkan DPR; (2). Masa Jabatan Presiden Max 2 x 5 Tahun
• Amandemen II: (1). Otonomi Daerah; (2). Pengakuan Daerah Istimewa; (3). Fungsi & Hak DPR; (4). NKRI; (5). Perluasan Jaminan HAM; (6). Hankam Negara; (7). Pemisahan TNI-Polri; (8). Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu Kebangsaan
• Amandemen III (23 Pasal & 3 Bab Tambahan): (1). Penegasan Negara Demokratis; (2). Struktur & Kewenangan MPR; (3). PEMILU; (4). DPD; (5). BPK; (6). Kewenangan Hakim Agung; (7). MK; (8). KY
• Amandemen IV (19 Pasal): Redaksi kalimat, Penomoran, Penghapusan Judul Bab

Rangkuman UUD 1945

E.

E.

E.

E.

E. 

E.

E.

E.

E.

E.

Daftar Tanggal Penting

Tahun 1945

• 29 April: Pembentukan BPUPKI
• 29 Mei - 16 Juni: Perancangan & Pembahasan UUD oleh BPUPKI
• 29 Mei - 1 Juni: Sidang pertama BPUPKI (Bung Karno menyampaikan gagasan Dasar Negara "Pancasila")
• 22 Juni 1945: Pembentukan Panitia sembilan
• 10-17 Juli: Sidang Kedua BPUPKI (perancangan naskah UUD 45) 
• 17 Agt: Kemerdekaan Indonesia
• 18 Agt: Pengesahan UUD 45 pada sedan pertama PPKI
• 16 Okt: Maklumat Wapres X: legislatif to KNIP
• 14 nov: Kabinet Semi Presidensial (Semi Parlementer)

Tahun 1949

• 27 Des: Konstitusi RIS

Tahun 1950

• 17 Agt: UUDS 50

Tahun 1959

• 5 Juli: Dekrit Presiden: Kembali ke UUD 45

Tahun 1966

• 11 Maret: Masa Orba

Tahun 1998

• 19 Okt: Masa transisi, Orba Berakhir.

Tahun 1999

• 14-21 Okt: Sidang Umum MPR (Amandemen UUD I)

Tahun 2000

• 7-18 Agt: Sidang Tahunan MPR (Amandemen UUD II)

Tahun 2001

• 1-9 Sept: Sidang Tahunan MPR (Amandemen UUD III)

Tahun 2002

• 10 Agt: Amandemen IV